Akibatnya WSKT harus menanggung beban utang yang cukup besar. Pada 2015, pada awal pemerintahan Jokowi, rasio utang terhadap modal atau Debt to Equity Ratio (DER) WSKT hanya 2,12, di bawah batas
- Pemerintah telah menerapkan 9 aksi strategis sebagai tindakan nyata untuk menangani segala kondisi dalam masa pandemi COVID-19 dan itu akan terus dilakukan. Hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. āTerdapat 9 aksi strategis yang terus dilakukan pemerintah selama pandemi COVID-19 berlangsung," ujar Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 secara virtual yang disiarkan kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Selasa 10/11/2020. Infografik Alasan Kematian Covid-19 di Indonesia Tinggi. Menurut Wiku Adisasmito, seluruh elemen harus bergotong-royong dalam menangani pandemi COVID-19. Dari pemerintah, media, swasta, akademisi, hingga masyarakat luas sudah semestinya saling mendukung dan bahu-membahu demi kebaikan bersama. Pemerintah, lanjut Wiku Adisasmito, sejauh ini sudah mewujudkan kolaborasi tersebut melalui Aksi Strategis Indonesia dalam Respons Pandemi COVID-19 dengan melaksanakan 9 langkah strategis. Adapun 9 aksi strategis pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut Koordinasi, perencanaan, dan pemantauan. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Surveilans tim gerak cepat dan investigasi kasus COVID-19. Pengaturan mobilitas pintu masuk transportasi internasional dan Pembahasan Sosial Berskala Besar PSBB. Pengembangan laboratorium nasional. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Menyusun dan melaksanakan tata laksana kasus COVID-19. Memberikan dukungan operasional dan logistik ke seluruh daerah. Mempertahankan sistem pelayanan kesehatan yang esensial. Baca juga Terapkan 8 Langkah Aman Imunisasi Anak Saat Pandemi COVID-19 Peringatan Maulid Nabi Kala Pandemi & Isi Edaran Menteri Agama RI Kunci Kesembuhan Pasien COVID-19 Tetap Tenang dan Jangan Panik Kesiapan Indonesia Hadapi Pandemi Pelaksanaan 9 aksi tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Bahkan, papar Wiku Adisasmito, sebelum pandemi COVID-19 merambah ke Indonesia, pemerintah sudah mempersiapkan kerangka koordinasi dalam mitigasi penyakit infeksi baru atau emerging infectious disease, COVID-19 termasuk dalam kategori itu. Instruksi Presiden Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, Merespons Wabah Penyakit Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia, yang disusun sebelum pandemi COVID-19 telah mengatur hal itu. "Di mana disebutkan pembagian tugas sesuai keahlian dan kapasitas masing-masing," tutur Wiku Adisasmito. "Pengalaman adalah guru yang terbaik. Selama 8 bulan ini pemerintah berusaha melakukan refleksi untuk mengidentifikasi efektivitas setiap upaya terhadap perubahan yang diharapkan, termasuk melakukan prosedur peninjauan dengan standar dunia yang ditetapkan WHO World Health Organization yaitu intra action review," imbuhnya. Baca juga Apa Itu 3M, 3T, dan 3K untuk Cegah Penularan & Lawan COVID-19? Yang Sebaiknya Memakai Masker Medis untuk Antisipasi COVID-19 Berapa Lama Virus COVID-19 Dapat Bertahan di Permukaan Benda? Wiku Adisasmito menambahkan, pada Jumat 6/11/2020 lalu, Indonesia mendapat undangan dari WHO untuk memaparkan hasil peninjauan penanganan COVID-19. Selain Indonesia, ada dua negara lain yang juga diundang WHO yakni Thailand dan Mali. Ketiga negara ini dipilih karena memiliki karakter masing-masing dalam menangani COVID-19. "Peristiwa ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki penanganan COVID-19. Dan diharapkan memberi pelajaran dan menginspirasi kepada negara lainnya yang sedang mengalami pandemi ini," tutup Wiku Adisasmito. Jangan lupa selalu terapkan ingatpesanibu untuk memutus penyebaran COVID-19, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari ini diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. - Kesehatan Penulis Iswara N RadityaEditor Agung DH
Untukmenjamin minyak goreng terjangkau, tetap perlu ada program bersubsidi jika harga CPO tinggi seperti apa yang dilakukan Malaysia. Subsidi harus targeted dan terbatas, yaitu pada kelompok
Peristiwa konflik memiliki dampak yang sangat buruk bagi kemajemukan masyarakat yang selama ini dipupuk dan dirawat bersama. Dampak buruk akan semakin terasa apabila pemerintah, baik pusat maupun daerah melakukan pembiaran sehingga dampak konflik sangat mungkin untuk semakin meluas. Masyarakat tentu tidak ingin pembiaran terhadap konflik kemudian berpotensi membuka luka-luka lama yang dulu pernah dialami saudara kita di Poso, Sampit, dan Maluku. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital guna meredam atau bahkan meminimalisir bibit-bibit konflik, khususnya konflik horizontal yang pada umumnya mengatasnamakan etnis, golongan, maupun pemerintah daerah tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pencegahan dini konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan militer, pemulihan pasca konflik, peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi konflik. Mencegah Lebih Baik dari MengobatiUpaya pencegahan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting ditekankan dalam upaya manajemen konflik horizontal yang dilakukan pemerintah daerah. Upaya pencegahan konflik yang dilakukan dengan terstruktur, mendalam dan konsisten tentu akan membuat akar konflik mati dan potensi-potensi konflik tidak muncul kepermukaan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 hingga pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya membangun sistem peringatan dini konflik, penguatan kerukunan umat beragama, pendidikan bela Negara dan wawasan kebangsaan dan juga pemetaan wilayah konflik melalui penelitian yang komprehensif guna membabat habis akar konflik. Pemerintah daerah juga dalam hal ini harus mulai merubah paradigma pencegahan konflik, bahwa upaya pencegahan konflik tidak dapat dilakukan dengan cara reaktif terhadap kasus konflik yang sedang terjadi dan cenderung ājalan sendiriā. Pemerintah harus mampu merangkul berbagai kalangan, baik masyarakat, aparat kepolisian dan militer, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna mendapatkan masukan-masukan dalam setiap upaya pencegahan konflik karena merekalah yang pada umumnya berada pada ranah akar rumput grassroot dan memahami akar konflik. Pemerintah juga harus menyadarkan berbagai golongan tersebut bahwa semua golongan tersebut memiliki potensi yang sama besarnya untuk mengalami konflik sosial. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan satu dengan lainnya bahu membahu mencegah timbulnya konflik sejak dini. Pencegahan konflik yang terstruktur, konsisten, dan aktif merangkul berbagai kalangan tersebut nantinya diharapkan mampu menghasilkan upaya pencegahan konflik yang tepat sasaran sehingga mampu memutus rantai ledakan konflik face to face antar kelompok yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Pencegahan konflik yang tepat sasaran juga pada akhirnya akan lebih menjamin rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat.
MenkoPolhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris, yang d iakses pada 14 Maret 2022, pukul 16.00 WIB; Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat. Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK materi Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara lengkap dengan kunci EssayJelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep- konsep tersebut!Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945!Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara baik yang bersifat internal maupun eksternal!Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara?Bagaimanakah cara Anda untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari?Kunci Jawaban1. Konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara adalah sebagai berikutHak Asasi adalah hak pokok atau dasar yang melekat sebagai kodrat pada setiap manusia sejak lahir yang tak bisa diganggu gugat karena hak ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Asasi adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya Hak Asasi. Kewajiban Asasi adalah kewajiban dasar disertai tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia Warga Negara adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga atau anggota suatu Warga Negara adalah kewajiban yang melakat pada manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota suatu NegaraUraian perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikutPerbedaannya yaitu Hak dan Kewajiban Asasi melekat pada manusia secara universal dan tidak dipengaruhi atau dibatasi oleh status kewarganegaraan. Sedangkan, Hak dan Kewajiban Warga Negara dibatasi oleh status kewarganegaraan yaituBahwa Hak & Kewajiban Asasi serta Hak & Kewajiban Negara sama-sama konsep yang membicarakan hak serta kewajiban yang melekat utuh pada diri setiap orang/ Hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yaituHak atas kewarganegaraan Pasal 26 ayat 1 dan 2Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan Pasal 27 ayat 1Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 ayat 2Hak dan kewajiban bela negara Pasal 27 ayat 3Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Pasal memeluk agama Pasal 29 ayat 1 dan 2Pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 Ayat 1 dan mendapat pendidikan pasal 31 ayat 1, 2 dan 3Kebudayaan nasional Indonesia Pasal 32 ayat 1dan 2Perekonomian nasional Pasal 33Kesejahteraan sosial Pasal 343. Faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara baik yang bersifat internal maupun eksternal adalah, antara laina Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiriSikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegaraHal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga Sikap tidak toleranSikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang Penyalahgunaan kekuasaanDi dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam Ketidaktegasan aparat penegak hukumAparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya Penyalahgunaan teknologiKemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya Menurut saya, yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalahSupremasi hukum dan demokrasi harus peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pengawasan dari masyarakat dan lembaga- lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal sekolah/perguruan tinggi maupun non-formal kegiatan- kegiatan keagamaan dan kursus-kursus.Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat Cara saya untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yaituMenjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiriMeningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara yang mempunyai hak dan toleran terhadap segala segala norma dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan sikap tenggang rasa kepada sesama manusia.
yangharus dikeluarkan rakyat perbulan tidaklah kecil, terutama jika pembayar pajak atau retribusi adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan memadai. Persoalan kedua terletak pada adanya kontradiksi dengan upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian di daerah. Bukankah secara empiris tidak
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Indonesia merupakan negara kepualauan dengan pulau - pulaunya yang tersebar mulai dari Sabang hingga Merauke. Tentu tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan program pembangunan dan pengembangan wilayah dengan keadaan yang beranekaragam. Tak dapat dipungkiri penyebaran tersebut dapat memicu adanya ketimpangan antar daerah yang kemudian menimbulkan tingkat kesejahteraan yang tidak merata. Otonomi daerah memegang andil yang penting dalam mengatasi problematika tersebut dimana setiap daerah diberi kebebasan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan melaksanakan pengembangan wilayahnya sehingga akan tercipta penataan ruang yang selaras dengan kemampuan wilayah ruang termasuk dalam salah satu upaya pemanfaatan terhadap suatu wilayah demi mencapai kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan di wilayah tersebut. Rencana penataan ruang merupakan komponen penting dalam pembangunan suatu daerah, bahkan merupakan persyaratan untuk direalisasikannya pembangunan, baik bagi daerah yang sudah maju maupun derah yang baru tumbuh dan berkembang Kartasasmita, 1997. Rustiadi 2009 mendefinisikan penataan ruang sebagai bentuk implementasi aktif manusia untuk memperbaiki pola serta struktur pemanfaatan ruang yang berasal dari suatu kesetimbangan menuju kesetimbangan baru yang lebih baik. Namun hingga saat ini, hasil dari pembangunan wilayah masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut dapat diketahui dari masih banyaknya permasalahan lingkungan, seperti banjir dan tanah longsor, kemacetan lalu lintas, serta pemukiman kumuh yang tidak layak, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kian memprihatinkan penerangan pembangunan dan pengembangan wilayah yang memiliki pengertian yaitu penyebarluasan amanat pembangunan secara terstruktur dan merata. Adapun tujuan dari penerangan pembangunan tersebut ialah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Kesadaran masyarakat diharapkan mulai tumbuh sehingga mereka mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memajukan daerahnya masing-masing. Kedua, melalui penyuluhan. Penyuluhan pembangunan merupakan suatu upaya manifestasi masyarakat agar lebih produktif dalam melaksanakan aktivitas - aktivitasnya untuk mencapai keuntungan yang lebih maksimal serta hidup sejahtera. Penyuluhan hendaknya menekankan pada konsep capacity building atau menciptakan kemampuan masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan saja, melainkan juga disertakan sebagai subjek pembangunan yang memerlukan proses belajar untuk memahami dengan baik peluang - peluang yang ada untuk meningkatkan taraf hidupnya, berkemampuan dan memiliki keterampilan untuk memanfaatkan peluang tersebut serta mau berbuat dalam memanfaatkan peluang untuk memperbaiki kehidupannya. Ketiga, penguatan terhadap kedua cara sebelumnya yaitu dalam rangka mewujudkan penerangan pembangunan dan pengembangan wilayah serta penyuluhan supaya mencapai hasil yang lebih baik. Media massa merupakan salah satu bentuk penguatan yang sangat diperlukan untuk menjangkau daerah - daerah yang terpencil yang tersebar di berbagai pelosok. Media massa menjadi sarana penyebarluasan informasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Sebagai agent of social change, media massa berperan untuk membentuk pandangan, komunikasi, informasi serta edukasi kepada masyarakat terhadap program pembangunan wilayahnya. Media massa hendaknya semakin menggali dan menampilkan pesona - pesona daerah yang belum diketahui oleh masyarakat luas dan tentunya dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya keindahan daerahnya saja, media massa juga perlu menunjukkan bagaimana perkembangan suatu daerah untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat akan semakin tergerak untuk ikut serta dalam pembangunan merupakan bentuk penguatan yang juga diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu pembangunan. Karena tanpa adanya peran serta masyarakat maka bukan tak mungkin apabila tingkat keberhasilan pembangunan akan rendah. Masyarakat hendaknya mengerti dan memahami betul mengenai manfaat yang akan mereka peroleh dari pembangunan yang berhasil tersebut. Apabila pembangunan suatu daerah dapat dikatakan berhasil maka pengembangan didalamnya juga akan pemerintah sebagai pemilik kewenangan terhadap pembangunan tersebut merupakan bentuk penguatan selain media massa dan masyarakat. Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dari situ dapat diketahui bahwa memajukan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas dari pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pemerintah sebagai tombak utama dalam mengotrol seluruh urusan di suatu negara hendaknya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Begitu pula dengan pemerintah daerah sebaiknya dapat berhubungan langsung dengan perangkat daerah serta masyarakat untuk mengetahui suasana dan kondisi riil daerah untuk kemudian menindaklanjuti program dan pembangunan dan pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan. Selain itu, tentang bagaimana rencana ke depan untuk membangun daerahnya juga perlu dipikirkan dengan matang. Pemerintah daerah dapat melakukan survei dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi dari masyarakat itu itu, pemerintah pusat hendaknya mewujudkan pengembangan yang merata di berbagai daerah sehingga tidak akan terjadi penumpukan atau kepadatan pada pusat daerah seperti halnya pulau Jawa yang lebih padat apabila dibandingkan dengan pulau Kalimantan atau Sumatera. Dengan adanya pemerataan dan penataan ulang wilayah pemukiman yang padat serta melaksanakan pembangunan rumah susun sebagai wujud dari penyediaan lahan pemukiman layak huni yang nyaman dan aman sehingga dapat mengurangi angka pemukiman kumuh yang tidak layak. Selain itu, juga dapat mencegah peningkatan tingkat kepadatan penduduk. Apabila seluruh cara yang telah disebutkan sebelumnya dapat terealisasikan dengan baik maka pembangunan daerah akan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Begitu juga dengan pengembangan wilayah yang akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan begitu, akan tercapai tujuan dari negara yaitu masyarakat yang hidup dengan G. 1997. Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Jakarta Badan Perencanaan Pembangunan E. 2009. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dan Agropolitan sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan. Buletin Penataan Ruang. Lihat Kebijakan Selengkapnya
Menurutsaya yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yaitu : 1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara 2.
JAKARTA, - Penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik agar persoalan yang terjadi dapat segera selesai. Masih terjadinya kasus kekerasan menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai kurang data Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018. Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus. Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Akibat tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia. Di sisi lain, aksi kekerasan juga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata KKB yang dalam sebulan terakhir turut menewaskan aparat keamanan. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menuturkan, pendekatan dialog dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. "Dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya," kata Beka dalam diskusi virtual bertajuk Menanti Perdamaian di Papua Urgensi Penghentian Kekerasan, Kamis 6/5/2021. Baca juga Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan di Papua Beka menyoroti persoalan hak ulayat di Papua. Menurutnya, masyarakat adat Papua yang menggantungkan hidupnya pada hutan, kini tengah mengalami persoalan. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan pembangunan dan investasi yang tengah digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan dan investasi, disebutnya menyebabkan perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. "Hak ulayat masyarakat yang memang sehari-hari menggantungkan hidup pada hutan, tapi hutannya berganti perkebunan," ujarnya. Selain dialog ada sejumlah langkah yang juga dapat dilakukan pemerintah, antara lain Penegakan hukum Beka meminta agar pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan. Menurutnya, penegakan hukum ini tidak hanya berlaku bagi KKB, melainkan juga kepada aparat TNI-Polri yang terbukti bersalah. "Penegakan hukum bukan ke KKB saja, tetapi juga kepada aparat TNI-Polri yang memang bersalah kemudian membawa korban masyarakat biasa. Saya kira itu juga harus diberi sanksi dan dihukum. Tidak hanya berkonsentrasi pada KKB saja," nilai dia. Baca juga KKB Menebar Teror, Lepaskan Tembakan, 100 Warga Berlindung di Kantor Bupati Pendekatan kolaboratif Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo memberikan saran agar penyelesaian konflik di Papua diselesaikan dengan cara pendekatan kata dia, perlu melakukan upaya pendekatan tersebut karena masalah di Papua yang begitu kompleks. "Penyelesaian konflik di Papua diperlukan pendekatan secara kolaboratif dan holistik. Persoalan Papua yang complicated dan multidimensi ini perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas," kata Karyono dalam diskusi bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik, Kamis 6/5/2021. Karyono menilai, persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan solusi tunggal. Ia mengungkapkan, berdasarkan data penyelesaian konflik wilayah, persoalan di Papua tergolong sulit diselesaikan dan memakan waktu yang sangat lama. Menurutnya, pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik di Papua harus mensyaratkan kerja sama, interaksi dan kesepakatan bersama. Oleh karenanya, dia beranggapan bahwa model pendekatan kolaboratif memungkinkan untuk menjadi jalan keluar atas konflik di Papua. "Nah, inilah yang perlu dikaji lebih dalam. Ini memacu kita untuk kembali mengidentifikasi persoalan yang menjadi penyebab konflik. Identifikasi akar persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian secara kolaboratif, komprehensif dan holistik," nilai Karyono. Baca juga Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional Hilangkan tindakan rasialisme Catatan dalam upaya penyelesaian konflik di Papua juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah bertindak tegas terhadap tindakan diskriminatif berdasarkan ras atau rasialisme terhadap masyarakat Papua. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengakhiri siklus kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Ia pun mengingatkan bagaimana pada 2019, aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan terjadi di Manokwari. Peristiwa itu dipicu oleh kasus persekusi dan diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur. "Ini tidak boleh ada tindakan rasialisme itu. Semua rakyat Papua di seluruh Indonesia, itu tidak boleh ada kejadian seperti di Yogyakarta, di Surabaya," kata Bobby, dalam diskusi virtual bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik, Kamis 6/5/2021. Politikus Partai Golkar itu menegaskan, tindakan rasialisme terhadap masyarakat Papua harus dihilangkan. Dia meminta, pemerintah menindak tegas semua pihak yang masih melakukan praktik rasialisme. "Harus ditindak sampai aktor-aktor intelektualnya, termasuk organisasi-organisasi yang masih melakukan aksi-aksi rasialisme seperti itu," tegasnya. Baca juga Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah mengintensifkan dialog yang setara dan partisipatif antara pusat dan daerah. Ia pun meminta, dialog itu terpusat dilakukan dengan pemangku kepentingan di tujuh wilayah adat di Papua. Sebab, ia meyakini, masyarakat adat Papua memiliki usulan terkait pembangunan. Sehingga, pembangunan yang diupayakan pemerintah bersifat bottom-up. "Karena mungkin mereka di sana ada beberapa unsur-unsur usulan pembangunan yang sifatnya bottom-up. Selama ini karena memang ada kesulitan untuk bersinergi dalam kesetaraan, itu semua program pembangunan itu adalah top-down," nilai Bobby. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Perandan fungsi mahasiswa dapat ditunjukkan : 1. Secara santun tanpa mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan. 2. Semangat mengawal dan mengawasi jalannya reformasi, harus tetap tertanam dalam jiwa setiap mahasiswa. 3. Sikap kritis harus tetap ada dalam diri mahasiswa, sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang
Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi hak anak. Upaya yang bisa pemerintah lakukan dalam rangka melindungi hak anak adalah dengan menetapkan peraturan yang tegas terkait hak asasi manusia anak, serta hak dan juga harus memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pengeksploitasi anak, seperti pelaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif bagi orang tua atau wali yang berhasil melindungi hak-hak anak, misalnya dengan memberikan subsidi atau cara ini, diharapkan hak anak dapat terlindungi dengan baik dan generasi masa depan Indonesia dapat tumbuh dengan sehat dan hak asasi anak sering menjadi perbincangan hangat dan menyita perhatian masyarakat dunia. Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup, hak untuk hidup layak, dan lain sebagainya, tanpa harus dirampas oleh pihak lain. Pemerintah dapat memberikan perlindungan hak yang beragam, terutama kepada adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hak anak1. Menetapkan PeraturanPemerintah harus membuat undang-undang dan peraturan yang melindungi hak anak, seperti undang-undang ketenagakerjaan yang melarang anak-anak di bawah usia bekerja. Peraturan ini akan memberikan perlindungan bagi anak-anak dari orang yang ingin merampas hak-hak Menjatuhkan Sanksi yang TegasPemerintah juga harus memberikan hukuman dan sanksi yang tegas bagi para pelanggar hak asasi manusia. Dengan adanya sanksi yang sepadan, orang-orang tidak akan berani merampas hak milik anak. Tindakan tegas ini akan membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan Pemberian SubsidiPemerintah dapat memberikan subsidi untuk mendukung setiap anak dalam memperoleh haknya. Subsidi dapat diberikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan adanya subsidi, anak-anak dapat sekolah tanpa khawatir biaya sekolah atau mengakses layanan kesehatan yang mereka rangka meningkatkan perlindungan hak anak, pemerintah harus mengambil tindakan yang tegas dan konsisten. Dalam jangka panjang, ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi anak-anak, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih sejahtera bagi masa depan JawabanKelas 10Mapel PPKnBab Bab 3 ā Perkembangan Hak Asasi ManusiaKode
Untukdapat terlaksananya perwujudan demokrasi yang baik dan masyarakat madani di Indonesia ini, maka perlulah dilakukan penyadaran terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya untuk selalu menyadari dan melaksanakan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang memiliki nilai-nilai yang harus
Tanjungpinang ANTARA Kepri - Peranan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan buruh dinilai masih lemah, kata narasumber dalam seminar "Peran Tripartit dalam Upaya Menciptakan Suasana yang Lebih Kondusif Menjelang May Day" di Tanjungpinang, Rabu."Pemerintah belum maksimal menyelesaikan permasalahan buruh, sehingga sering terjadi konflik antara buruh dan pengusaha saat saat menjelang penetapan upah layak pekerja," kata Ketua Kamar Dagang Industri Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Bobby mengungkapkan, pemerintah di Provinsi Kepri dinilai belum bekerja maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan buruh. Padahal buruh dan pengusaha merupakan aset yang harus dijaga agar investasi tidak buruh perlu diprioritaskan, namun kepentingan pengusaha juga harus diperhatikan. Kondisi itu menyebabkan buruh dan pengusaha saling harus dapat meramu kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh, dan juga menjamin kenyamanan pengusaha."Daerah tidak akan maju tanpa investasi. Tetapi harus diingat keringat buruh harus dihargai sesuai ketentuan yang berlaku," itu Wakil Ketua DPRD Kepri, Iskandarsyah, mengemukakan, peran pemerintah dituntut untuk lebih maksimal dalam menangani persoalan perburuhan di Kepri. Sementara buruh, pemerintah dan pengusaha melalui forum tripartit diharapkan dapat bersinergi guna menciptakan iklim usaha yang kondisif. "Saya berpandangan bahwa peran pemerintah yang sekarang harusnya lebih diperkuat untuk mengatasi persoalan perburuhan," kata dia, permasalahan buruh erat hubungannya dengan kesejahteraan. Demo damai hingga anarkis yang dilakukan buruh kemungkinan disebabkan adanya kebijakan perusahaan atau pun pemerintah yang tidak berpihak kepada para buruh."Menyelesaikan permasalahan buruh itu sebenarnya tidak rumit jika pengusaha dan pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beri hak buruh yang manusiawi," berpandangan, seharusnya pemerintah bisa berperan dalam melakukan pengendalian terhadap inflasi. Sebab, upah yang tinggi pun tidak akan berdampak pada kesejahteraan buruh bila kenaikan harga-harga sembako tidak bisa pihak harus berperan untuk menciptakan suasana kondusif. Sebab, aksi unjuk rasa yang terjadi akan langsung berdampak kepada dunia luar."Dalam kunjungan saya ke Singapura beberapa waktu lalu, para pengusaha di sana bertanya tentang aksi unjuk rasa anarkis di Batam beberapa waktu lalu. Para pengusaha pun menjadi khawatir terhadap kondisi itu. Padahal, bila investor enggan masuk ke Kepri maka lapangan kerja tidak akan tercipta, dan hal ini juga akan berdampak buruk terhadap perekonomian," pada sisi lain, buruh juga harus disejahterakan. Sampai sejauh ini, penghitungan standar upah layak, menurut Iskandar selalu dihitung pada kondisi buruh secara lajang. Padahal ada di antara mereka yang sudah berkeluarga dan miliki anak. Karena itulah, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ini."Pemberian upah terhadap buruh harus logis, dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti jumlah anggota keluarga buruh," itu, Ketua SBSI 92 Tanjungpinang, Edward Saragih, mengatakan, saat ini permasalahan buruh tidak sekadar menyangkut upah, melainkan juga tabungan. Sebab, kalau bekerja selama sekian tahun tanpa ada 'saving', maka hal ini juga tidak akan mengangkat kesejahteraan buruh."Penyelesaian permasalahan buruh biasanya melewati tahapan negosiasi, intimidasi melalui mogok kerja dan aksi unjuk rasa," yang digelar Forum Sangsaka dibuka oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edward Mushalli. Edward dalam pidato pembukaannya berharap ada sinergi yang lebih kuat antara ketiga elemen dalam tripartite."Saya juga memberikan apresiasi kepada Forum Sangsaka yang dimotori oleh mahasiwa dan para dosen muda untuk membuat kajian-kaian semiar rutin guna meningkatkan pengetahuan masyarakat," kata ini merupakan seminar rutin yang digelar oleh Forum Sangsaka Kepulauan Riau. Forum ini sendiri adalah sebuah kelompok diskusi mahasiswa dan akademisi. Melalui seminar dan kajian-kajian ilmu sosial dan IT, forum ini bercita-cita ingin membangun masyarakat Indonesia yang maju dengan landasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi."Karena itu, kami terus melakukan seminar rutin untuk persemaian gagasan ilmiah di wilayah Kepri," kata Gusmarni, Ketua Forum Sangsaka. KR-NP/H-KWR
By: Iwan Irawan Di dunia ini dalam sistem pemerintahan pastilah akan terjadi berbagai macam penyelewenang yang terjadi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Para pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan sering menyalahgunakan kekuasaan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan []
Bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi? Foto UnsplashMelemahnya ekonomi di Indonesia karena pandemi berkepanjangan merupakan salah satu masalah serius yang perlu diatasi. Lantas, bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi di Indonesia pada saat ini?Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, perdagangan internasional mengalami kemerosotan karena semua negara melakukan pembatasan atau bahkan lockdown. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai dua digit, tahun lalu mengalami kontraksi hingga minus 8,3 serta Kesepakatan untuk Tingkatkan MakroekonomiLebih lanjut, mengutip dari laman resmi Bank Indonesia, berikut dua kebijakan penting yang berguna untuk menjaga stabilitas makroekonomi di Indonesia, yakniPemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun nonfisik. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan serta kesepakatan untuk tingkatkan makroekonomi. Foto UnsplashSebelum terjadi pandemi, yaitu tahun 2017, Bank Indonesia telah melakukan rapat koordinasi untuk menyepakati lima hal penting dalam mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. Berikut beberapa lima hal yang percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik kapasitas Sumber Daya Manusia SDM melalui pendidikan vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah IKM di Jawa nilai tambah hasil produk sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas 3A sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi-seni budaya, serta desa Mengatasi Masalah Ekonomi di IndonesiaSetelah mengetahui kesepakatan yang serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Berikut adalah beberapa cara mengatasi masalah ekonomi di Indonesia mengutip dari jurnal Cara Mengatasi Masalah Ekonomi di Indonesia yang disusun oleh Irfan1. Meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakatPendidikan menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi economic growth yang dapat meningkatkan pendapatan itu, pendidikan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar pendidikan suatu daerah maupun dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia karena memiliki beberapa satunya karena usaha mandiri bisa secara tidak langsung menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan begitu, hal ini secara tidak langsung bisa pelan-pelan mengatasi masalah Membangun infrastruktur yang lebih baikInfrastruktur yang baik menjadi salah satu kunci untuk bisa mengatasi masalah ekonomi. Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang baik bisa menjadi peluang terciptanya lapangan pekerjaan yang baru.
Menurutkalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan - 1790072 Sekolah Menengah Atas terjawab ā¢ terverifikasi oleh ahli Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai Apa yang Anda tahu tentang struktur masyarakat Indonesia sehubungan
Berikutadalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik. 1. Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai
dalammelakukan suatu tindakan, dengan demikian manusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dalam arti bahwa pengusahaan penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan dan keamananan tergantung pada manusia. Masalah yang terkait denggan kemampuan penduduk dalah: a.
PBNBK1G. pu2cil01wd.pages.dev/883pu2cil01wd.pages.dev/785pu2cil01wd.pages.dev/439pu2cil01wd.pages.dev/624pu2cil01wd.pages.dev/100pu2cil01wd.pages.dev/954pu2cil01wd.pages.dev/844pu2cil01wd.pages.dev/915
menurut anda apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan
